Palembang, Petiranews.com- Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat sinergi pembangunan yang terukur, akurat, dan tepat sasaran.
Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif serta mengarahkan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Nota Kesepakatan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di Griya Agung, Palembang, Jumat (12/9/2025) lalu.
Acara ini turut dihadiri para kepala daerah se-Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa transformasi pembangunan berbasis data adalah agenda bersama yang harus dijalankan secara konsisten.
Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi daerah dalam mengelola data, tetapi juga membuka peluang integrasi informasi lintas sektor.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan bahwa saat ini baru dua provinsi yang telah melakukan penandatanganan serupa, yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Ia menekankan pentingnya langkah ini.
“Saya mengajak Bupati dan Walikota bersama BPS menandatangani nota kesepakatan ini agar kita diberikan Dashboard yang jelas. Karena dalam setiap langkah, kita tentu butuh data,” kata Herman Deru.
Herman Deru juga meminta BPS di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk lebih proaktif dalam menyampaikan data dan saran kepada masing-masing daerah. Ia menegaskan, karena tidak mungkin kita bisa fokus dalam satu program tanpa kita punya data yang akurat.”
Di akhir sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Selatan atas komitmen yang telah ditunjukkan dalam pembangunan selama ini.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi BPS Kabupaten Musi Rawas dalam proses pengumpulan data di lapangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV)
