LUBUKLINGGAU, PETISI RAYAT |Memasuki tahun ajaran baru, beberapa sekolah favorit menjadi magnet yang kuat bagi para orang tua siswa agar anaknya bisa bersekolah di sekolah-sekolah favorit tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari pihak sekolah berbuat tindakan tercela dengan melakukan perbuatan pungutan liar.
Perbuatan pungli ini tentu mencoreng dunia pendidikan, karna diduga massif dilakukan di setiap sekolah-sekolah, bahkan tarif untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit sangat fantastis, betapa tidak untuk masuk Sekolah-sekolah favorit SMP Negeri di Kota Lubuklinggau diduga berkisar 2 juta – 5 juta Rupiah, sedangkan untuk masuk SMA-SMA Negeri Favorit di Kota Lubuklinggau sekitar 5 juta rupiah ke atas.
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berubah menjadi ajang transaksional, bukan lagi seleksi berbasis prestasi. Sejumlah sekolah negeri favorit dituding menjadi sarang praktik pungutan liar (pungli) dan permainan “titipan”.
Program pemerintah Wajib Belajar 9 tahun kini tinggal slogan saja, kenyataan dilapangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan tak mampu mengawal program pemerintah pusat, PPDB menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua karna kekhawatiran tidak bisa memasukkan anak di sekolah-sekolah pemerintah karna mereka tak punya uang atas permintaan sejumlah uang kepada para orang tua siswa.
Alih-alih menjadi lembaga yang menjunjung meritokrasi, sekolah-sekolah ini justru memperkuat kesenjangan sosial. Masuk sekolah unggulan kini bukan perkara nilai rapor atau tes akademik, tapi soal seberapa tebal dompet orang tua dan seberapa dekat akses ke kekuasaan.
Sebagai Tokoh Pemuda Kota Lubuklinggau Ahmad Tarsusi geram atas ulah oknum-oknum di Sekolah maupun di Dinas Pendidikan yang mencari kesempatan atas permainan pungli ini.
Pendidikan negeri ini milik siapa? Apakah hanya untuk kalangan elit yang mampu menyuap sistem? Ataukah masih ada ruang bagi anak-anak dari keluarga biasa dan keluarga miskin untuk bersaing secara jujur? Lantas apa gunanya Program Pemerintah Pusat Wajib Belajar 9 tahun ini? Ujar Tose saat ditemui awak media kami, Kamis (24/4/2025)
Masih dikatain Tose Selalu setiap tahun masalah Pungli pada PPDB ini selalu dikeluhkan para orang tua siswa, kami mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau yang tak mampu menyelesaikan persoalan Pungli di sekolah-sekolah, sudah saatnya pemerintah daerah membersihkan dunia pendidikan dari praktik korup, dan memastikan bahwa sekolah negeri kembali menjadi tempat yang adil bagi semua anak bangsa. (Tim)
